MOSI TIDAK PERCAYA Edisi Corona

Muhammad Ridwan 
(Akademisi Muda) 
 Rancangan Undang-undang Cipta Kerja menuai kontroversi diberbagai kalangan rakyat Indonesia, rakyat yang membutuhkan pilar keadilan melalui kursi kekuasaan Legislatif kini menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa yang dewasa ini.
 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sejumlah tokoh penting negara dengan bangganya menjadikan RUU Cipta Kerja menjadi UU mutlak dan tidak bisa diganggu gugat lagi oleh siapapun melalui pengetokan palu pimpinan sidang ".
  Hal inilah yang membuat kegaduhan aturan dalam negeri sehingga muncul Mosi Tidak Percaya rakyat terhadap sekelompok manusia yang mengatas namakan rakyat. 
    UU Cipta Kerja merupakan jembatan para kaum Investor Asing dalam melintasi dan menjajah semua kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) lebih utama lagi adalah menjajah psikologi rakyat Indonesia. 
    Mafia terjadi dipucuk kekuasaan DPR dan Pemerintah dengan menggadaikan moral bangsa terhadap kewenangan Investor Asing melalui jalur UU tesebut.
    Rencana strategis pemerintah dalam menengkan suasana bangsa adalah menghadirkan isu Virus Corona, virus tersebut divonis sebagai virus yang mamatikan sehingga seluruh aktivitas ilmiah diberbagai instansi diliburkan, tujuannya agar rencana tersebut berjalan mulus sesuai kesepakatan.
     DPR menjadi ujung tombak kehancuran negara dengan demikian langkah strategis yang dipake oleh rakyat Indonesia hari ini adalah menanamkan ketidak percayaannya terhadap DPR dan umunya Pemerintah. 
     Hak Asasi Manusia dikendalikan oleh ujung jari telunjuk penguasa sehingga rakyat ditindas oleh kaum Investor Asing yang sedang mencari peluang dan menanam benih kekuasaan dalam lingkaran negeri yang Pancasila ini.
     Kita lihat semasih UU ini berlaku akan ada penumpahan darah dan bahkan kehilangan nyawa akibat peperangan antar dua kelompok dalam satu warna bendera yang sama. 
     Melalui tulisan singkat ini penulis ingin menyampaikan pernyataan sikap secara langsung kepada DPR dan Pemerintah yang berada diseluruh wilayah Indonesia bahwa :
1. Segera Cabut UU Cipta Kerja yang dianggap melahirkan kegaduhan negeri ini.
2. Kepada DPR dan Pemerintah agar menjunjung tinggi 4 pilar BB dan BN.
3. Presiden segera mengeluarkan PERPRES terkait penolakan UU Cipta Kerja.
4. Berhenti menakuti rakyat dengan momok Virus Corona.
5. Tegakkan Supremasi Hukum. 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PEMUDA MUHAMMADIYAH KUKAR ANGKAT BICARA SOAL SIKAP AROGANSI PEMKOT SUKABUMI TERHADAP MUHAMMADIYAH

Gambar
   MUHAMMAD RIDWAN (KOMISI HUKUM DAN HAM PDPM KUKAR)      Beredar diberbagai media sosial, soal sikap Pemerintah Kota Sukabumi yang menolak perizinan fasilitas lapangan terbuka untuk penyelenggaraan sholat Ied yang akan dilaksanakan pada Jumat 21/4 oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukabumi sesuai surat Edaran Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi Nomor : HK.09.01/598/1/10/HKM/2023.      Melalui surat tersebut, muncul larangan untuk menggunakan fasilitas lapangan terbuka untuk pelaksanaan Sholat Ied Hari Raya Idul Fitri yang waktunya tidak sesuai dengan keputusan pemerintah.      Bicara soal perbedaan pelaksanaan hari besar Islam antara Muhammadiyah dan Pemerintah itu bukan kali ini saja. Hal demikian harus dipahami oleh pemerintah bahwa masing-masing memiliki metode atau cara dalam mengambil keputusan.      Menanggapi hal tersebut diatas, pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan negara sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pen
Baca selengkapnya

MUHAMMADIYAH BERKEMAJUAN : Sejarah, Ideologi dan Strategi”

Gambar
  MUHAMMADIYAH BERKEMAJUAN : Sejarah, Ideologi dan Strategi,”   Oleh    Iqbal Noor, Munandi Saleh, dan Nunu A Hamijaya   Pengantar /Endorsement Prof.Dr. Dadang Kahmad, MA ( Ketua PP Muhammadiyah) & Prof.Dr. Hasanudin Yusuf Adan.M.LL ( UIN Ar Raniry Aceh)  Buku berjudul “MUHAMMADIYAH BERKEMAJUAN : Sejarah, Ideologi dan Strategi,” ini sangat ‘distingtif’ dan menarik karena didekati dengan perspektif historiografi, ideologis, dan strategi para penulisnya : Iqbal Noor, Munandi Shaleh, dan Nunu A Hamijaya berlatar belakang ‘masagi’, akademisi, politisi, dan kader pergerakan dan persyarikatan Muhammadiyah. Membaca tanda-tanda zaman (zeitsgeist) tentang masa depan.  Muhammadiyah bukan saja di pentas nasional namun global-internasional menghadirkan mozaik pemikiran dan amal Muhammadiyah sepanjang lebih dari 100 Tahun ini. Dengan bekal ideologi Muhammadiyah Berkemajuan yang diwarisi Sang Pencerah : K.H. Ahmad Dahlan, s
Baca selengkapnya

Membawa Islam Kedalam Negara (Mujahid Konstitusi 1945) Pemikir Muhammadiyah

Gambar
  M. Ridwan (Toedjoe Kata : Sebuah Ijtihad Konstitusi) "Nunu A. Hamijaya"   Sebutan sebagai mujahid konstitusi diberikan kepada Ki bagus Hadikusumo seorang tokoh Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta tahun 1890 ia lahir dari keluarga islami ayahnya yang bernama Haji Hasjim Ismail yang merupakan seorang Lurah Keraton tinggal di daerah Yogyakarta di sebelah utara pekarangan dekat rumah Kyai Haji Ahmad Dahlan. Anak-anak Haji Hasjim Ismail inilah termasuk yang pertama-tama menorehkan namanya dalam sejarah pergerakan Islam di Indonesia, anak Haji Hasjim yang kedua bernama Danyalin, kemudian dikenal sebagai Haji Syudja. Beliaulah yang menjadi ketua pertama Hoofdbestur Muhammadiyah, bagian Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO).     Kemudian adiknya bernama Dzajuli yang kelak kemudian dikenal sebagai Haji Fachrodin. Seorang pemimpin pergerakan Islam pegiat di surat kabar, pemimpin kaum buruh, yang kemudian terjun pula menjadi tokoh sarekat Islam dan adik Fachrudin bernama Hidayat kelak
Baca selengkapnya