ETIKA PANCASILA

 


M. Ridwan, S.Pd.,M.Pd
Akademisi

Pancasila sebagai sistem etika yang merupakan cabang dari ilmu 'falsafah' didalamnya terdapat lima filosofis kehidupan manusia dengan tujuan untuk mengatur tata perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan juga keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan dimana pun dan kapan pun.

Dalam kehidupan bermasyarakat perang penting Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia adalah sebagai ruang dalam mengatur tata kelola kehidupan masyarakat Indonesia agar sesuai dengan makna yang terkandung dalam sila Pancasia, sehingga dapat tercermin kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik sesuai dengan tujuan yang di harapkan oleh negara yang merdeka. 

Dengan demikian, kebermunculan kasus pelanggaran dalam kehidupan bermsyarakat dan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM dapat di minimalkan kejadian nya atau bahkan di hilangkan dalam aspek kehidupan ini. Hal ini merupakan permasalahan yang masih sangat sulit untuk di hilangkan di negara kita tercinta Ini.

Oleh karena Pancasila sebagai sistem etika yang berfungsi sebagai tuntunan dalam berpikir dan berperilaku setiap warga negara Indonesia, maka kita harus memahami tantangan etika Pancasila hingga saat ini. Pancasila sebagai sistem etika akan terus mengalami perubahan iriniring perkembangan zaman.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai sistem etika, yaitu, pertama berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya dikungkungan masyarakat. 

Dengan adanya peristiwa semacam inilah, para re-generasi muda akan di hadapkan dengan kondisi yang serba berbeda dan mengarah pada hal-hal yang negatif. Semisal seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, minum minuman keras, perjudian, pelecehan seksual, perampokan, dan kejahatan-kejahatan kriminal lainnya. Hal ini juga merupakan bentuk pengaruh dari adanya perkembangan arus globalisasi yang dapat merubah pola pikir masyarakat menjadi kebarat baratan sehingga mendegradasi nilai-nilai spritual, budaya, adat istiadat dan demokratisasi. 

Tantangan selanjutnya yang akan di hadapi yakni lunturnya kewibawahan pemerintah. Hal ini tentu akan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat Indonesia terhadap  pemerintah,hukum dan atasan-atasan lainnya. Rasa tidak percaya ini akan menghambat program-program pembangunan oleh pemerintah untuk warga negara. 

Sehingga pemerintah perlu menegaskan dan meningkatkan wibawaanya supaya masyarakat dapat mempercayai secara penuh kepada pemerintah dan menjadikannya taat dan patuh terhadap program-program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri.

Munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme misalnya. Ini merupakan salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh Pancasila, hal ini yang dapat menimbulkan dampak ketimpangan serta kesemrawutan dalam kehidupan bermasyarakat yang mampu memunculkan keresahan akibat dari meningkatnya kejahatan dan kriminalitas yang di sebabkan oleh munculnya ketimpangan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, dari berbagai persoalan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus terus berupaya memposisikan tata kelola aturan negara sesuai yang diamanatkan oleh konstitusional negara serta menegakkan aturan secara andil demi terwujudnya tata kehidupan sosial yang berkeadilan dan kemakmuran. 

Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang menjunjung tinggi etika demokrasi, sebagai negara hukum dan negara demokrasi etika Pancasila harus berada pada posisi paling atas sehingga kesenjangan kehidupan sosial dapat terselenggara dengan baik.



 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PEMUDA MUHAMMADIYAH KUKAR ANGKAT BICARA SOAL SIKAP AROGANSI PEMKOT SUKABUMI TERHADAP MUHAMMADIYAH

MUHAMMADIYAH BERKEMAJUAN : Sejarah, Ideologi dan Strategi”

Membawa Islam Kedalam Negara (Mujahid Konstitusi 1945) Pemikir Muhammadiyah